BUMN Dikelola Birokrat? Tak Masalah

JAKARTA - Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepenuhnya di tangan birokrat dinilai tidak akan menuai masalah. Asalkan, birokrasinya sudah berjalan dengan baik.

"Kalau birokrasinya sudah berjalan dengan baik, tidak masalah BUMN dikelola sepenuhnya oleh birokrat. Realitasnya pemerintahan masih belum optimal," papar Wakil Presiden Terpilih Boediono, dalam sambutannya saat peluncuran buku Lanskap Ekonomi Indonesia, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (7/10/2009).

Kedudukan BUMN memiliki nilai buku aset hampir separuh dari GDP. Dirinya bersikukuh akan melanjutkan kebijakan melakukan privatisasi BUMN yang disebutnya dengan ungkapan go publik. Alasannya pun, karena birokrasi yang belum bersih.

Menurut mantan gubernur Bank Indonesia (BI) dan menko perekonomian ini, akan sangat berbahaya jika pengelolaan BUMN, apalagi yang sifatnya strategis, diserahkan sepenuhnya kepada sistem yang belum bersih. Kewenangan luar biasa bagi birokrasi demikian, berpotensi terjadinya penyimpangan seperti di masa lalu.

Dia mencontohkan, ketika seorang pejabat yang ditunjuk untuk memimpin atau mengelola BUMN berasal dari departemen tertentu, seringkali pejabat tersebut malah menjadi sapi perahan departemen asal. Alih-alih diperuntukkan menyejahterakan rakyat, BUMN malah menjadi tidak efisien dan memboroskan ekonomi negara.

"BUMN dipegang oleh birokrat seperti itu bisa berbahaya. Seandainya tidak ada tiga masalah berat yang melilitnya, kedudukan sama saja seperti perusahaan swasta lainnya," imbuhnya.

Posted in: Sosial dan Politik